inagurasi

dua puluh oktober dua ribu empat belas

ucapkan selamat datang pada siang-siang penuh kerja keras
sembari menyambut malam-malam dimana mata terpejam tapi otak terus diperas

jangan kira kami berdiam diri
jangan macam-macam, hanya itu pesan kami

janji segera diucapkan
amanat semoga ditunaikan

Canberra, 20 Oktober 2014

Lelah

Mungkin aku sedang lelah dengan tujuan-tujuan ambisius: "Pasangan yang bisa membawa kita lebih dekat padaNya", atau "Pasangan yang kita gandeng sampai surga".

Bukan berarti aku tidak ingin. 

Tapi aku butuh kau. Sekarang. Duduk di sebelahku, seraya berkata "Ini teh dengan sedikit gula." Lalu kau menatapku lamat-lamat. Sambil memegang tanganku kemudian kau bilang, "Semua baik-baik saja," dengan nirsuara.  

Dan dalam sepersekian detik, keabadian menghampiri. 

Canberra, 16 Oktober 2014

Suatu hari di Bulan Agustus

Aku ingat ini hari pernikahanmu. Tapi aku sengaja tak menghubungimu, setelah semalam kau kuganggu dengan video Koka Kola itu. HAHAHA. Semoga semalam kamu tidak mimpi buruk :D 

Ketidakmampuanku hadir di hari bahagiamu, membuatku mengenang ratusan kilometer perjalanan kita. Dengan sepeda motor. Taksi. Kereta. Bajaj. Dan tentu saja metromini dan angkutan kota Jakarta yang kau hafal mati rutenya (oke aku berlebihan). Aku masih ingat perjalanan pertama kita berdua. Kalo tidak salah ke Pantai Depok, Yogyakarta, tempat kita tumbuh bersama. Mungkin itu pertama kalinya kita bicara panjang lebar tentang diri masing-masing. Setelah itu kita seperti berjanji, akan melakukan perjalanan-perjalanan selanjutnya.

Benar saja. Takdir kehidupan membuat kita bertemu lagi di Jakarta. Di kota yang sama-sama kita maki. Sekaligus kita rindui. Tempat kita dewasa bersama. Aku masih ingat betul, malam-malam panjang diisi dengan curhat soal pekerjaan. Soal  kawan sejawat. Soal keluarga. Soal orang-orang yang datang lalu pergi sesuka hati mereka. Juga tentang orang-orang yang terus tinggal dalam hati kita.

Kita mungkin jarang bertemu. Tapi kita tahu, kita selalu ada untuk satu sama lain, dalam jeda waktu bertemu sepanjang apapun. Dalam kediaman selama apapun. Setelah hari ini, insha Allah, kita dipertemukan kembali dalam perjalanan-perjalanan lain. Mungkin juga dengan tambahan teman seperjalanan (if you know what I mean haha).

Pada suatu hari di bulan Agustus kau telah menggenapi setengah dien-mu. Beruntungnya ia yang berhasil menempatkanmu disampingnya. Semoga kalian terus bahagia!

Canberra, di tengah suhu 0o celcius. 

Petualangan Dinci dan Wiwiw :D

Alumnus Ramadhan

Malam 1 Syawal  1435 H.

Tahun ini tidak mudik seperti yang sudah-sudah. Saya memilih bertahan di Canberra karena sudah masuk minggu kuliah. Mungkin ini Idul Fitri paling sunyi yang pernah saya lewati. Entah di masa depan bagaimana. Jangan-jangan ini masih belum seberapa.

Di Australia tidak ada takbir keliling. Sahut-sahutan takbir dari masjid atau mushalla saja tidak ada. Jangankan takbiran, adzan pun tak pernah terdengar. Tapi saya tetap bersyukur, di acara buka puasa di rumah Mbak Fina dan Mas Ulil tadi, jamaah pria selepas maghrib mengumandangkan takbir selayaknya malam 1 Syawal meskipun sebentar. Takbiran yang singkat itu berhasil membuat saya terdiam. Dan sekarang saya menangis.

Saya memang pura-pura kuat.

Sejak kemarin saya menyebalkan. Cepat sekali emosi. Yang jadi korban adalah suami saya, orang yang paling sering saya ajak bicara. Tentang hal yang penting, dan terlebih tentang hal yang kurang penting. Dalam 3 hari, saya sudah 2 kali adu mulut dengannya. Akibat kekeraskepalaan saya. Akibat perilaku saya yang defensif. Akibat kesedihan yang gagal saya terjemahkan dengan baik.

Saya tahu ini “cuma” Idul Fitri. Saya jadi ingat bahwa Papa dan Mama sudah berkali-kali tidak pulang menemui orang tua mereka (ketika masih hidup) ketika Idul Fitri karena satu dan lain hal. Sekarang adalah giliran saya. Maka seharusnya saya tak perlu merasa sedih begitu rupa. Bukankah mengalami semua sendirian adalah salah satu inti merantau? Dan sebagai orang yang mengklaim dirinya perantau, tak seharusnya saya defensif yang akhirnya malah  terekspresi dalam sikap emosional tak tepat waktu dan tak tepat sasaran.

Jujur, selain kesedihan melewati Idul Fitri sendirian, ini juga merupakan saat terlemah saya.

Nilai semester lalu yang kurang memuaskan membuat saya gamang dalam melangkah, dan merasakan semua seperti dalam keadaan hampir koma. Setengah sadar. Kaki saya belum bisa berpijak di tanah dengan baik. Muncul pertanyaan-pertanyaan  dalam kepala. Apakah saya mampu? Dan lebih penting, apakah saya pantas?

Saya kembali ke Canberra dengan sebuah beban besar di pundak, bahwa saya harus bisa menyelesaikan studi dengan baik, sebagaimana rencana awal, 2 tahun dengan riset. Tapi semakin keras saya berpikir bagaimana caranya, semakin kencang satu jawaban bergema dalam kepala saya, “Lakukan yang terbaik yang kamu bisa!” Kalaupun saya tidak berhasil, ya sudahlah. Itu adalah proses yang harus saya terima.

Saya memang bukan ‘lulusan’ Ramadhan yang terbaik. Shalat tarawih tak lengkap. Tilawah kurang istiqomah. Tapi saat ini saya paham, bahwa Ramadhan yang terbaik adalah Ramadhan yang menghasilkan semangat untuk selalu berikhtiar memperbaiki diri di bulan-bulan setelahnya. Memperbaiki diri dalam ibadah, juga dalam studi.

Mungkin saya bukanlah “lulusan terbaik” Ramadhan. Tapi semoga saya bisa menjadi salah satu “alumnus yang baik” dari bulan Ramadhan.

Saya pamit dulu, mau menelepon suami untuk minta maaf :)

Semoga kita bertemu lagi dengan Ramadhan tahun depan. Taqaballahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1435 H.

Canberra, 27 Juli 2014

Jarak 2

Ketika ia hadir begitu nyata, kau berusaha untuk membunuhnya.

Saat ini ia telah mati suri.
Tapi jangan lupa ada seorang anak haram dari ibu bernama 'jarak', yang kau panggil dia 'abai'.

Dan 'abai' telah berhasil merobek-robek jiwamu yang terlanjur senang atas kematian 'jarak'.
'Abai' bahkan lebih kejam dari 'jarak'. Kau dekat satu sama lain tapi tak saling acuh.

Di antara kepingan hancurnya jiwamu atas perbuatan 'abai', jangan kau lupa bahwa 'jarak' hanya mati suri.

Sebentar lagi ia akan bangkit kembali.

Rindu di Tengah Hujan

 HUJAN DI BULAN JUNI
Tak ada yang lebih tabah
Dari hujan di bulan juni
Dirahasiakannya rintik rindunya
Kepada pohon yang berbunga itu
Tak ada yang lebih bijak
Dari hujan bulan juni
Dihapusnya jejak-jejak kakinya
Yang ragu-ragu di jalan itu
Tak ada yang lebih arif
Dari hujan bulan juni
Dibiarkannya yang tak terucapkan
Diserap akar pohon bunga itu

Sapardi Djoko Damono, 1989

Canberra dibasahi hujan di akhir musim gugur © 2014 Dini Suryani

Mendung menggantung sejak pagi di langit Canberra. Tak kudengar suara hujan, tiba-tiba kulihat keluar jendela jalanan sudah basah. Mungkin langit Canberra tahu ini adalah saat yang tepat untuk merayakan kerinduan pada orang-orang terkasih yang sekarang tidak (atau belum) bisa ditemui.

Mungkin itu pula yang dirasakan hujan dalam Hujan di Bulan Juni milik Sapardi. Dia memilih untuk merahasiakan rasa rindu. Baginya mungkin sebaiknya rindu tidak ditampakkan, karena menampakkan rindu tak selalu menjadi sebaik-baiknya pilihan. Aku hanya bisa berharap semoga ia tetap tabah, seperti yang sudah-sudah.

***

Bagi perantau seperti aku, rindu layaknya oksigen yang dihirup paru-paru. Sebuah keharusan dan keniscayaan. Kurang rindu perantau lemah. Tak ada rindu perantau mati.

Meski sekarang hati perantau telah porak poranda disiksa rindu, namun rindu itu pula yang membuat perantau bertahan, menanti dengan tegar akan datangnya hari pertemuan.

Sayang, pekan depan aku pulang. 

Canberra, 1 Juni 2014

The Story of "Little People" in Indonesian Elections

*Tulisan ini dimuat juga di website The Indonesianists pada tanggal 24 Mei 2014.

Legislative election has been recently completed. Political elites are now busily preparing themselves for the presidential election this July. While all eyes stick to the presidential election, this article is about to tell that democracy is not only belong to the elites, but also involved “little people” and one of the is Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) or voting organizer group. KPPS have crucial role to determine whether the election become a success.

KPPS could be seen as key actors in “street level” politics in Indonesian electoral system, besides large institutions such as Komisi Pemilihan Umum (KPU) and political parties at the higher level. Their presence is essential to determine the integrity of the election as whole, because votes in general election calculated from each Tempat Pemungutan Suara (TPS) or polling stations that run by KPPS.

Tracing back the history of election in Indonesia, we could learn that the use of ad-hoc groups for organizing elections at the lowest level had been the case since the first election in 1955. Herbert Feith (1999) notes that the 1955 election was organized at the grassroots by Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) or the voting organizing committee, which consisted of 15 people for each Tempat Pemungutan Suara (TPS) or polling station. This committee consisted mainly ofvillage officials which were assisted by 3-5 persons known as Pembantu Keamanan Pemungutan Suara (PKPS) or voting security assistants. Interestingly, different from the current election, members of PPPS and PKPS could come from political parties. Although some PPPS and PKPS members were also members of political parties, they were able to demonstrate independent attitude, which resulted in the high degree of fairness and freedom of the 1955 election.

In the New Order, the organizing group for election at the lowest level also called KPPS since its first election in 1971, the same name as today. In carrying out elections, William Liddle (1992) mentioned that the New Order government manipulated all of the election institutions, including KPPS, to win Golkar. A study by Irwan and Adriana in 1995 found more than 82.5 per cent (510 of 618 cases) electoral fraud was committed by member of KPPS (Hidayat 2003). Instead of being resulted from KPPS’ own willingness to support Golkar, the fraud was allegedly caused by the threat of army soldiers who were assigned to monitor election at the village level. Members of KPPS in New Order could be interrogated by the army just because they were joking for not support Golkar.

Photo 1. President Suharto visited a TPS in Jakarta in 1971 Election (Source: Arsip Nasional RI)

What about KPPS since Reformasi era, specifically during the 2014 election? According to KPU Decree No 3/2013, the KPPS consists of seven persons from the community who manage elections in each TPS. KPPS members are assisted by two other people also from the community who serve as security officers in TPS. These people should be non-partisan. KPPS members derived from the names suggested by village officials. This membership mechanism is actually problematic because providing large authority to village officials in appointing KPPS members can provide some opportunity for nepotism. There were 545,803 TPS in the 2014 legislative election, which means that more than 3 million Indonesians were involved as KPPS in the election throughout the country. Their duties are among others, to execute voting and vote counting at polling stations, to secure the integrity of the ballot boxes after the vote count and after the ballot boxes sealed and to fill in recapitulation reports of vote counting results. These are not easy tasks and very time consuming.

Mardirahardjo (65), father of my colleague, Septi, is one of the members of KPPS in TPS 21 RW 17, Prawirodirjan, Gondomanan sub-district, Yogyakarta. He went home at 06.00 am on Thursday (10/4), after working since 7am the previous day. His TPS is a big one (433 voters, where there is a cap on 500 per TPS) Moreover, because of the open list system, the task of counting votes has become more arduous as members have to count the votes for political party as well as votes for candidates from each party. Since the day of election, Mardirahardjo suffered from a respiratory problem due to fatigue. In West Sumatera, Lampung and Bengkulu some KPPS members died allegedly due to the exhaustion of vote counting (Antaranews.com 10/4).

KPPS members get paid for their service, but it is only around Rp 300,000- Rp 450,000 for work that requires weeks of commitment. In Nunukan of North Kalimantan, KPPS members withdrew from their duties in protest at the small wage they received. In Ende of East Nusa Tenggara province, KPPS members held the ballot boxes hostage as they waited for the payment of their honorariums from the KPU (Tribunnews.com 30/3). Despite those incicents, most KPPS members are not concerned about this small fee and seeing it as a form of service to the country.

With that low honorarium, many committees have taken on the initiative to encourage citizens to vote. In Bandung and other places, KPPS members dressed up and built unique structures of the TPS to attract people to exercise their voting rights. Most of these KPPS raised the funds from the community themselves as the KPU only provided Rp 750,000 (around US $ 75) per TPS.

Photo 2. Chinese-costumed KPPS members in one of TPS in Bandung (Source: detik.com)

Unfortunately, some members of KPPS were committed election fraud . Since KPPS members had direct access to ballots and votes recapitulation report, KPPS membership is prone to misuse. In Maluku and South Sumatra Provinces, the Election Monitoring Agency (Bawaslu) uncovered fraud and recommended a re-vote. The fraud usually related to the manipulation of voting resuts to one party or legislative candidate in a TPS. In a polling station in Boyolali of Central Java Provice for instance, 70 per cent of the ballots was allegedly manipulated by the KPPS members. In addition, the villagers were also intimidated by village officials and one member of KPPS to give their votes to a candidate from Partai Demokrat (Solopos.com 17/4). As retaliation, KPPS members who were “helpful” to manipulate the votes, got some money from the party or candidate.

Regardless of the frauds committed by some KPPS members, the active involvement of citizens in the election portrayed a clear picture that the Indonesian democracy is not only run by the political elites. KPPS, which is the lowest level of election apparatus, have played important role in determining the quality of election. They carried out difficult and complex election procedures, with huge risk and small compensation. In future, there should be more appreciation to these “little people”, who are undoubtedly significant democratic players. Honorarium reward to them must be adjusted in order to “professionalize” KPPS. More broadly, the high quality of election requires more modern and mature procedure. Without significant revitalization of election system and procedure, we cannot hope for more clean, free and fair election.

Dini Suryani
A Master of Asia-Pacific Studies student at the Australian National University